 |
Menurut Sekjen FSGI, Retno Listyarti, masalah kecurangan Ujian Nasional (UN) selalu berulang dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah laporan menurun drastis, kata Retno, kecurangan UN tahun ini tergolong yang paling masif
"Saya akan buat laporan resmi langsung ke Pak Jokowi karena ini adalah kebijakan nasional," ungkap Retno pada konferensi pers di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Rabu (15/4/2015).
Kepala sekolah SMAN 3 Jakarta ini berharap ada perubahan pada kebijakan sehingga UN hanya dijadikan sebagai fungsi pemetaan. Menurut Retno, kecurangan masih terjadi karena UN masih digunakan untuk fungsi-fungsi lain, seperti syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN) sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan murid.
Retno mengatakan, akan mengumpulkan data-data resmi sebagai bukti untuk diserahkan langsung kepada pak presiden. "Kalau ke Pak Presiden pasti Pak Anies langsung tahu. Kalau hanya lapor ke Pak Anies, belum tentu Pak Jokowi tahu," ujarnya.
Menurut Retno, salah satu kendala pelaporan kecurangan UN berasal dari pemerintah daerah. Pasalnya, seringkali pemerintah daerah merasa dilangkahi jika aktivis FSGI melaporkan langsung masalah seputar UN ke pemerintah pusat. Namun, Retno mengaku, tidak ambil pusing dengan hambatan tersebut.
Wanita berkerudung ini mengimbuhkan, pelaporan melalui surat resmi kepada presiden baru dilakukan pada tahun ini. FSGI, kata Retno, menaruh harapan besar kepada Jokowi untuk mendengar aspirasi mereka.
"Kalau perlu cegat Pak Jokowi waktu dia turun mobil untuk ngasih suratnya," tutur Retno.
(rfa)
Sumber : Okezone