BAMBALE PARIMO- Dalam rangka penilaian kinerja aksi penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong oleh Tim Penalis dari Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 15 orang yang tergabung dalam berbagai Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditambah Peninjau dari Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong optimis raih yang terbaik.
Kegiatan yang diseleggrakan secara virtual yang disaksikan juga oleh Desa dan Puskesmas di 23 Kecamatan itu digelar dari tanggal 7-8 Oktober 2020 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Parigi Moutong H Badrun Nggai SE bertempat di Aula pertemuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Parigi Moutong (7/10).
Kepala Bidang Sosial Budaya (Sosbud) Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong Abd Sahid S.Pd melaporkan, maksud dan tujuan kegiatan penilaian kinerja penurunan Stunting Kabupaten Parigi Moutong adalah untuk melakukan upaya perbaikan konfergensi intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif yang dilakukan melalui 8 aksi konfergensi integrasi dalam perencanaan. Penganggaran, implementasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
Kata Abd Sahid, pelaksanasn aksi integrasi ini diharapkan meningkatkan jumlah rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan yang dapat mengakses intervensi gizi secara lengkap konvergensi.
Sahid melaporkan, selain itu tujuan penilaian kenerja Aksi penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong dapat memberikan informasi mengenai Pertama aspek kinerja apa saja yang sudah banyak atau masih perlu ditingkatkan. Kedua kata ia perbandingan kinerja Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga sebagai pembelajaran Kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi kovergensi terintegrasi.
"Kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi kovergensi yang terintegrasi,"Lapornya.
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai mengatakan, progres percepatan penaganan Stunting dan berbagai kegiatan didalamnya harus senantiasa dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga perlu penyiapan sumber daya manusia dimulai dari tahapan anak karena merupakan salah satu masalah gizi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.
Olehnya itu kata Wabup Badrun, Stunting menjadi sebuah prioritas Nasional yang harus didukung oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Hal itu kata ia tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan masalah Gizi bagi anak akibat penyakit.
"Dalam Strategi Nasional (Stranas) mengaktifkan pencapaian target prevalensi Stunting yaitu menurunkan angka Stunting sebanyak 40 persen dari prevalensi 2013 yaitu 22 persen pada tahun 2025 terdapat 3 skenario permodelan Stunting untuk anak Indonesia dibawah 2 tahun atau Baduta akan turun sampai 2,5 persen per tahun,"Katanya.
"Jadi memang pada tahun 50-an belum ada di kenal yang namanya Stunting, nanti sekarang muncul penyakit itu. Apalagi dengan adanya Covid- 19, jika kekebalan tubuh tidak ada, imun menurun maka kita akan merasakan Corona,"Tambahnya.
Menyinggung Covid- 19 Wabup Badrun mengatakan, bahwa kabupaten Parigi Moutong hingga saat ini tidak ada lagi kasus Covid- 19.
"Alhamdulillah untuk Covid Parigi Moutong 10 orang kena kasus Corona hingga saat ini sudah sembuh semuanya. Ini berkat kerjasama yang baik dengan masyarakat, Pemerintah dan seluruh Stakeholder dan Forkopimda juga ikut berperan mengatasi Covid 19 yang kita tidak tahu kapan berakhir,"Ucap Badrun.
Lanjut dari pada itu kata Badrun, sebagai upaya mendukung program percepatan penurunan Stunting Nasional. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan singkronisasi dan koordinadi program kegiatan pada perangkat daerah sejak tahun 2019, dimana pada saat itu kata ia, Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan sebagai salah satu daerah lokus Stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari 160 Kabupaten Kota lokus Stunting tahun 2019.
"Ini saya selalu sampaikan ke OPD bagaimana penanganan Stunting itu selalu berjalan dengan baik . Tim penggerak PKK tidak kalah penting juga melakukan kegiatan Stunting sampai ke dusun dusun, ke pelosok pelosok hingga di pegunungan,"Ucapnya.
"Insya Allah ini menjadi penilaian oleh Penalis, dan mudah mudahan kita tahun ini bisa menjadi yang pertama dan terbaik dari yang terbaik. Itu harapan kita bersama, dan tergantung lagi dari pinalisnya sebagai tim juri. Insya Allah tidak ada kolusi dan harus objektif. Karena ada juga dari Kabupaten Toli toli dan Buol yang ikut meninjau. Insya Allah tidak ada permainan,"Harapnya.
Wabup Parigi Moutong juga berharap, perlu adanya keterlibatan dari Kementerian agama, karena kata ia, disaat ada yang menikah maka harus diberitahu terlebih dahulu kepada calon mempelainya untuk mencegah Stunting, jangan sampai anak menjadi kerdil, karena harus dijaga dimulai dari janin sehingga anak lahir nanti tumbuh dan berkembang baik dan tidak menjadi Stunting,"Pesannya.
Dalam penilaian Kinerja Aksi Stunting lanjut Wabup, Parigi Moutong harus berbangga karena juga disaksikan secara virtual oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes dr Erna Mulati MSc.
Lanjut Wabup, sesuai data Profil Sulawesi Tengah menunjukan bahwa Prevalensi Stunting di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 8,6 persen selama periode 1 tahun yaitu dari 30,1 persen di tahun 2018 menjadi 21,1 persen di tahun 2019. Untuk Balita bertatus Hasting terjadi penurunan Stunting 1,6 persen dan 12,4 persen tahun 2018 menjadi 10,8 persen di tahun 2019. Untuk masalah Gizi lanjut ia, terjadi penurunan 4,3 persen dan 17,4 persen tahun 2018 13,1 persen di tahun 2019.
"Untuk Parigi Moutong kita mulainya program Stunting dari 2019 kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah pada penilaian yang lalu Parigi Moutong urutan kedua setelah Kabupaten Banggai,"Terangnya.
Hal itu kata Badrun, dapat dicapai melalui pendekatan multisektor dan komitmen bersama dalam percepatan penanganan Stunting serta intervensi spesifik dan sensitif bisa dilakukan bersama sama dan diharapkan prevalensi Stunting dapat diturunkan sampai di bawah angka 20 persen diakhir tahun 2023.
"Kita jagan sampai tinggal diam. Sampai berakhirnya masa jabatan saya dengan pak Bupati insya allah angka ini bisa tercapai,"Pinta Wabup.
Ditambahkannya, tahun 2020 dan tahun 2030 kondisi mengalami bonus demografi, dimana penduduk Indonesia akan sangat besar kurang dari 65-70 tahun, atau 65 -70 persen. Artinya kata ia, memiliki sebuah peluang sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentan usia 15-60 tahun dibanding dengan penduduk usia non produktif usia kurang dari 15 tahun dan diatas 65 tahun.
Kemudian pada kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes RI dr Erna melalui virtual memberikan tanggapan dan saran saran terkait Stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
"Saya sedikit memberikan masukan semoga bisa bermanfaat bagi tim di lapangan terutama bagi kesehatan yang ada di kabupaten parigi moutong. kenapa Stunting begitu besar angkanya? ini salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa Stunting itu sangat penting. Karena anak anak sekarang terlihat biasa biada saja padahal dia sesungguhnya mengalami Stunting. Kenapa anak itu bisa Stunting?? maka yang paling berperan adalah orang tua atau keluarga masing masing yang memiliki anaknya Stunting,"Jelasnya.
Kata Direktur Erna, betapa besarnya komitmen Pejabat yang ada di kabupaten Parigi Moutong untuk mengentaskan kemiskinan dan juga menuntaskan generasi generus yang tidak diharapkan seperti anak anak Stunting.
"Kita tahu betul bahwa bukan sesuatu yang mudah untuk menurunkan Stunting, tetapi kerja sama yang kuat dan komitmen yang besar serta bekerja dengan hati maka semua akan bisa segera teratasi bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita perkirakan selama ini,"Imbuhnya.
Kata ia, ada beberapa faktor yang harus dilakukan agar Stunting dapat ditekan di Kabupaten Parigi Moutong yaitu harus meningkatkan pemahaman remaja putri dan juga meningkatkan pemahaman pemberian nutrisi yang baik pada bayi maupun pada ibu hamil. Meningkatkan kualitas, baik dari segi pelayanan maupun dari segi pola asuh pada anak anak usia dini.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Kepala Bidang Sosial Budaya Wahyu Arif Pratama SSTP MAP dalam amanatnya mengatakan, Kabupaten Kota harus memahami bersama bahwa aksi intervensi penurunan Stunting adalah salah satu prioritas Nasional yang termasuk dalam lampiran 2 Kepres no 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024. Olehnya aksi ini kata Wahyu harus dilaksanakan dengan serius di daerah.
"Penurunan Stunting perlu dilakukan dengan pendekatan muktinsektor melalui program nasional, lokal dan masyarakat ditingkat daerah, serta program kegiatan Stunting masuk dalam program pembangunan daerah melalui RPJMN, RKP dan RKPD dan di OPD disebut Renstra dan Renja,"Pungkasnya.
Kata ia, penanganan Stunting tidak bisa hanya dilakukan satu sektor saja, tetapi dibutuhkan semua sektor baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota dan keluarga sebagai ujung tombak.
Menurutnya, penilaian kinerja Stunting adalah tugas Pemerintah Provinsi termasuk memberikan umpan balik dan penghargaan bagi Kabupaten Kota terbaik Stunting.
Diakhir kegiatan pembukaan Penilaian kinerja penurunan Stunting dilaksanakan juga penyerahan penghargaan bagi tokoh peduli Stunting bagi Desa dan perangkat daerah serta lembaga masyarakat yang berdidedikasi terhadap percepatan penanganan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2020.
Penghargaan diberikan kepada, Pertamakategori Desa inspiratif diberikan kepada Desa Ulatan Kecamatan Palasa. Kedua kategori Perangkat Daerah Inovatif diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. Penghargaan Ketiga Kategori Peduli Stunting diberikan kepada Rumah Sehat Baznas. Keempat kategori tokoh peduli Stunting diberikan kepada Ketua TP- PKK Kabupaten Parigi Moutong Ny Noor Wachida Prihartini S Tombolotutu.
Selanjutnya penyerahan 5 unti mobil Ambulance Pertama diserahkan kepada Puskesmas Tomini berupa 2 unit mobil yaitu dengan rincian 1 unit mobil Puskesmas Keliling dan 1 unit Mobil Ambulance.
Kedua diserahkan kepada Puskemas Lambunu II berupa 2 unit Mobil. Yaitu 1 unit Mobil Puskesmas keliling dan 1 unit Mobil Aambulance. Ketiga diserahkan kepada Puskesmas Tinombo berupa 1 unit Mobil Ambulance.
Selanjutnya pemberian Alat Rapid tes dan Alat Pelindung Diri (APD) diserahkan kepada Polres, TNI dan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Launching Sistem Manajemen Data Stunting (Simading) oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, untuk digunakan oleh seluruh OPD yang melakukan aksi penurunan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
Hari ini (8/10) Tim penalis Provinsi Sulteng akan turun langsung menilai di salah satu Desa lokus Stunting yaitu di Desa Sayogindano Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Kamis (8/10/20).
DISKOMINFO